Pertanyaan Mengenai Kasus Century

Apakah makna ‘bailout’ BC tsb?

Bailout tsb disebut juga PMS (Penyertaan Modal Sementara) pemerintah dalam Bank Century(BC), karena tergerusnya aset2 BC (alias rugi). Pemerintah mengambil alih BC dan menyuntikkan sejumlah dana untuk menutup ‘lubang’ akibat kerugian BC tsb. Pemerintah melalui LPS kemudian akan memperbaiki manajeman bank tsb dan akan menjualnya lagi ; alias akan menarik lagi dana yg tealh disuntikkan tsb.

Lalu apa urusannya pemerintah memberikan dana talangan tsb kepada BC?

Karena aset2 BC tsb berasal tidak hanya dari modal pemilik BC, melainkan sebagian besar dibiayai dgn dana2 para deposan/penabung yg ditempatkan di BC. Jika kerugian akibat musnahnya aset2 BC dibiarkan maka hilang jugalah uang para deposan/penabung tsb.

Lalu kenapa bisa terjadi kerugian yg mengakibatkan musnahnya aset2 dari dana nasabah tsb?

Sebagian dari sebabnya sudah terungkap dari poin2 temuan BPK di atas. Antara lain terjadi penggelapan aset2 oleh pemegang2 saham (yg sekarang sudah kabur); lalu terjadinya pembobolan bank melalui penyaluran kredit yg menyimpang, termasuk transaksi2 L/C. Kemudian ada dugaan terjadi penggelapan2 aset2 dan dana bank baik oleh karyawan, pemilik mau pun pihak luar.

Sebagai catatan, kasus transaksi penyaluran kredit yg tidak wajar melalui L/C sudah ada yg disidik, diadili dan divonis bersalah. Orang ini adalah anggota DPR yg justru sangat vokal menyerang Bodiono dan Sri Mulyani dalam kasus Bank Century. Orang tsb melakukan pemalsuan surat2 dan berkolusi dgn orang dalam BC agar bisa mendapatkan kredit senilai ratusan miliar. Dana tsb diajukan untuk membeli sejenis gas alam cair, tetapi ternyata dana tsb digunakan tidak sesuai dgn peruntukannya. Sampai sekarang tidak jelas untuk apa dana tsb digunakan. Ada kemungkinan dana tsb sebagian mengalir ke partai si pembobol bank tsb.

Jika pemerintah tidak membailout atau menalangi kerugian BC tsb di atas, apa yg terjadi? Siapa yg dirugikan?

Yang dirugikan ada;ah nasabah2 deposan yg menempatkan uangnya di BC. Siapakah mereka? Mereka adalah perusahaan2 swasta, BUMN, Lembaga Dana Pensiun Karyawan dan pribadi2. Mereka akan kehilangan uangnya.

Bukankah dana mereka sudah diasuransikan atau dijamin oleh LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan)?

.Ya tapi yang dijamin hanyalah mereka yg mempunyai dana di bawah Rp 2 Miliar. Sedangkan lembaga2 pensiun dan perusahaan2 sangat mungkin menempatkan lebih dari rp 2 M tsb jadi dana mereka tidak akan diganti.

Artinya akan ada banyak karyawan yg musnah uang pensiunnya ; ada banyak perusahaan yg kehilangan dananya shg kolaps dan bangkrut sehingga mengakibatkan banyak PHK. Akibatnya ekonomi nasional sevara keseluruhan juga akan terganggu, karena adanya reaksi berantai yg menghasilkan multiplier effects atas perekonomian nasional. Di samping itu kepercayaan thd perbankan Indonesia akan menurun di mata masyarakat dalam dan kuar negeri. Akibatnya Indonesia susah mendapatkan dana untuk pembangunan, kalau pun bisa dana tersebut akan menjadi mahal.

Apakah akibatnya terhadap perekomian nasional RI jika BC tidak dibailout?

Dari uraian2 di atas, kerugian yg terjadi atas perekonian RI (jika BC tidak di bailout) diprediksi sangat mungkin besar sekali, jauh melebihi dana bailout. Dan jangan lupa tidak dibailoutnya BC akan mengakibatkan banyak penderitaan dalam masyarakat. Banyak karyawan di PHK, banyak karyawan kehilangan harapan karena amblasya dana pensiun mereka, banyak keluarga jatuh miskin dan anak2 tidak bisa sekolah lagi.

Manakah yg harus disalahkan? Pembuat Keputusan Bailout? Atau mereka yg menyebabkan bailout

Misalkan ada orang yg membakar rumah, sehingga rumah2 di sekitarnya akan terbakar juga, lalu untuk mencegah menjalarnya api terpaksa beberapa rumah dirobohkan, lalu kepada mereka diberi ganti rugi. Bukankah dalam hal ini ada kerugian atau biaya yg keluar dari negara? Tapi bukankah biaya tsb untuk mencegah terjadinya kerugian yglebih besar? Tidakkah tindakan tsb bisa dibenarkan? Siapakah yg patut disalahkan atas kerugian negara tsb? Si pembakar rumah atau pejabat yg memutuskan untuk menggelkuarkan sejumlah uang negara untuk biaya pemadaman api?

Haruskah Boediono dan Sri Mulyani dipersalahkan karena mereka menjalankan tugas mereka untuk menjaga perekomian nasional dari ancaman kerugian yg sangat besar? Mengapa justru yg dikejar2 oleh para politisi itu adalah BO dan SMI? Bukannya para pembobol bank yg menyebabkan BC menjadi kolaps?

Selanjutnya, darimanakah uang (Rp, 6,7 Trliun) yg digunakan untuk bailout tsb?

Uang tsb berasal dari LPS, yaitu Lembaga Penjaminan Simpanan yg menerima dananya dari premi atas simpanan yg ditempatkan di bank2 umum. Jadi bukan dari uang negara/APBN yg berasal dari pajak/cukai atau deviden BUMN atau sumber2 negara yg lain. Uang tsb adalah premi/iuran dari bank2 yg mengikuti program penjaminan/asuransi atas dana yg ditempatkan di bank2 mereka.

Lalu kemana ‘larinya’ uang rp. 6,7T tsb?

Menurut BPK larinya adalah ke : (dalam Miliar Rp).

1. Ke Bank Indonesia untuk melunasi pinjaman FPJP = 706,21 (10,44%)
2. Pengembalian dana dari Dana Pihak Ketiga BUMN/BUMD dan swasta = 3.474,24 (51,37%) catatan: DPK BUMN/BUMD = 524,34 (7,75%)
3. Ditempatkan di BI = 1.561,01 (23,08%)
4. Ditempatkan di Surat Utang Negara = 631,97 (9,34%)
5. Di tempatkan di kas BC = 80,05 (1,18%)
6. Di tempatkan di bank2 lain = 281,40 (4,16%)
7. Pembayaran lain2 = 27,48 (0,04%)

Total = 6.762,36

Jadi uang 6,7T tsb tidak lari kemana2,bukan? Jelaslah larinya uang itu kemana saja.

Lalu berapa sebenarnya ‘kerugian’ atau lebih tepatnya, biaya untuk membailout BC?

Yg pasti lebih kecil dari dana bailout sebesar 6,7 T tsb. Karena yg seharusnya dihitung sebagai biaya adalah ‘incremental cost’ atau ‘marginal cost’ ; bukan seluruh jumlah 6,7 T tsb. Maksudnya? Maksudnya yg harus dianggap biaya adalah kelebihan jumlah biaya jika dilakukan bailout dibandingkan jika tidak bailout. Contohnya : jika dilakukan bailout harus dikeluarkan biaya sebesar 6,7T dan jika tidak bailout tetap harus keluar biaya 5T, maka biaya inkremental bailout tsb adalah rp 1,7T.

Kalau kita lihat data penggunaan dana bailout di atas maka biaya inkremental hanyalah dana yg dikeluarkan untuk mengganti DPK swasta dan pembayran lain2. Karena jika DPK BUMN kehilangan dananya past akhirnya pemerintah juga yg menanggungnya. Selanjutnya sisa uang lainnya dikembalikan ke BI, yg lainnya dana tsb masih utuh dan ditempatkan di SUN, di BC dan di bank lain.

Jadi biaya inkremental hanya sebesar rp 2.977,38 M atau 44% dari dana bailout sebesar rp. 6.762,36 M. Dan itu adalah biaya untuk menghindarkan perekonomian nasional dari kerugian yg jauh lebih besar, dan dampak lain yg sulit diukur karena banyaknya keluarga yg akan kehilangan tabungan dan pensiunnya, terjadinya PHK, anak2 putus sekolah, dan segala dampak sosialnya.

Dan biaya sebesar hampir rp. 3T tsb belum lagi dikurangi lagi dengan hasil penjualan kembali BC (sekarang Bank Mutiara) jika nanti kepemilikan LPS di bank tsb dijual ke pihak lain. Jadi biayanya pada akhirnya kemungkinan hanya sekitar rp 1T, atau bahkan bisa mendapatkan untung!

Apa kata BPK mengenai ‘larinya’ atau penggunaan dana bailout tsb?

Ini saya copy pasta dari situs resmi BPK, pernyataan ketau BPK :

“BPK tidak menemukan hal-hal yang tidak wajar atas penggunaan dana tersebut, yang ditemukan adalah transaksi yang tidak wajar karena adanya praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan peraturan yang merugikan negara/masyarakat, sehingga pada akhirnya membebani PMS,” papar Ketua BPK.